Benarkah Implementasi Nilai Pancasila Memiliki Relevansi Sejak Era Kekunoan dengan Masa Kekinian?

Kamis, 01 Juni 2023 ~ Oleh Baihaqi Aditya ~ Dilihat 262 Kali

Oleh: Baihaqi Aditya, S.Pd., Guru Sejarah SMAN 1 Demak

Smansade Update- Warna emasnya memunculkan kesan kuat, agung, dan berkelas. Membentuk figur burung raksasa dengan kisah mitologi yang melegenda. Bagian tengahnya terlindungi oleh perisai bersimbol lima unsur: keagamaan, kemanusiaan, kebhinnekaan, kerakyatan, dan keadilan. Perisai yang menjadi dasar luhur kehidupan bernegara Bangsa Indonesia. Pancasila namanya.

Saat itu, Indonesia masih dibawah bayang-bayang pendudukan Kekaisaran Jepang yang sebenarnya sudah terdesak dalam Perang Pasifik yang mereka mulai sendiri. Namun, nyala api untuk meraih kemerdekaan tidak sedikitpun redup dalam jiwa para nasionalis bangsa. Tepat pada 01 Juni 1945, dengan berapi-api Ir. Soekarno menyampaikan pidato fenomenalnya dihadapan dewan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (BPUPKI). “Lahirnya Pancasila” menandai kemunculan dasar kehidupan berbangsa, bahkan bagi negeri yang saat itu masih berjuang untuk merdeka.

Pancasila, dua gabungan kata dari Bahasa Jawa Kuno yang mendapatkan pengaruh Sansekerta. Panca berarti lima sedangkan sila bermakna dasar. Secara harfiah dapat diinterpretasikan sebagai lima dasar dalam kehidupan bernegara. Ide luar biasa yang muncul dari sang maestro politik, Ir. Seokarno.

Secara de facto, memang tepat Pancasila lahir 78 tahun silam, 01 Juni 1945 berdasarkan peristiwa pidatonya Ir. Soekarno yang disetujui oleh BPUPKI. Pancasila saat itu masih berbentuk embrio. Mengalami penyempurnaan ketika disahkan menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945 melalui hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, kelima asasnya hingga saat ini bahkan seterusnya tetaplah tidak tergantikan.

Soekarno menyatakan bahwa kelima nilai yang menjadi dasar kehidupan bernegara Bangsa Indonesia tersebut, dirujuk dari budaya agung para leluhur Nusantara ratusan tahun silam. Berkaitan dengan zaman sekarang, apakah benar terdapat implementasi nyata nilai-nilai Pancasila pada era kekunoan dan keadaan dimasa kekinian? Berikut ulasannya.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap warga negara Republik Indonesia diharuskan memiliki satu dari enam keyakinan beragama yang diakui pemerintah. Terdapat Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Hal tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat yang beragam, harmoni, dan toleransi tinggi. Jika ditarik ketika kejayaan negeri-negeri berkarakter Hindu maupun Buddha bertebaran di Nusantara ratusan tahun silam, hal tentang toleransi agama benar adanya.

Seperti pembangunan Candi Prambanan dan Stupa Borobudur di era Kerajaan Mataram Kuno rentang abad ke 8 hingga 10 masehi menjadi buktinya. Umat Hindu dan Buddha pada saat itu memiliki harmonisasi beragama yang sangat tinggi. Saling menghargai demi kejayaan negeri. Bukankah memang dengan mempercayai eksistensi Yang Maha Kuasa menjadikan hidup lebih teratur dan bermakna. Baik dengan alam maupun sesama manusia.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Saling tolong-menolong, gotong-royong, dan memanusiakan sesama menjadi gambaran umum masyarakat Indonesia. Unsur tersebut seolah sudah menjadi DNA dan identitas Bangsa Indonesia dan leluhur yang pernah membangun peradaban di bhumi Nusantara.

Sartono Kartodirjo, sejarawan top dari Indonesia menuturkan jika dalam Prasasti Baru dari Kerajaan Mataram Kuno di abad 10 menguak informasi bahwa banyak penguasa dan raja lokal membangun candi. Demi memperlancar pembangunan, para penguasa lokal membutuhkan bantuan dari berbagai macam golongan baik yang tinggal di dekat pusat pemerintahan maupun yang berdomisili di pedalaman desa. Kasta sudra, waisya, ksatriya, hingga brahmana bahu-membahu mendukung penuh proyek pembangunan tempat ibadah.

Budaya adiluhung dalam kehidupan sosial tersebut juga masih terlihat saat ini. Sering di lingkungan sekitar masih diadakan kegiatan kerja bakti, bersih desa, dan sistem ronda misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan sistem kesadaran bagian dari masyarakat. Terlebih lagi, berdasarkan survei Expart Insider 2022 memasukkan Indonesia sebagai 10 negara paling ramah untuk warga asing. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Bangsa Indonesia secara umum paham bagaimana memuliakan manusia dengan keadaban yang tinggi.

3. Persatuan Indonesia

Kakawin Pararaton dan Negarakrtagama, kitab kuno yang memuat kisah historis para penguasa luar biasa dari Jawa abad 13-16 masehi juga mematrikan bahwa persatuan Nusantara sudah ada. Hal tersebut terselip dalam janji Amukti Palapa yang diserukan Mahapatih Gajah Mada. Negeri-negeri dari Nusantara bagian barat hingga timur disatukan dibawah panji kemegahan Imperium Majapahit. Masyarakat dari kerajaan-kerajaan yang telah tunduk secara otomatis juga bagian dari Majapahit. Mereka berbeda adat, budaya, bahasa, bahkan keyakinan. Namun, loyalitas tetap ditujukan untuk Kerajaan Majapahit. Para penguasa Majapahit memandang hal tersebut sebagai suatu kekayaan. Perbedaan bukan halangan, justru dikonversi menjadi kekuatan. Istilah Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang dibuat pada masa Majapahit menjadi buktinya.

Ir. Soekarno, sang jenius yang paham akan sejarah leluhur Nusantara bercermin dari hal tersebut. Sama-sama merasakan penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang membuat wilayah ditarik dari titik Sabang, Merauke, Miangas, dan Rote menjadi satu kesatuan ketika memproklamasikan kemerdekaan. Republik Indonesia adalah bentuknya. Hingga saat ini dan seterusnya nanti, persatuan dengan beragam perbedaan indah didalamnya akan selalu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pada era kuno, proses pemilihan raja-raja di wilayah Nusantara melalui suara rakyat memang belum dikenal. Namun, demokrasi dalam bentuk lain seperti masyarakat desa mengadakan rapat yang kemudian hasilnya dibawa dihadapan penguasa atau raja. Sandhyakala ning Majapahit Pembelajaran dari Pasang Surut Kerajaan Majapahit dan isi dari Prasasti Himad di era Kerajaan Majapahit membeberkan informasinya. Penduduk desa menuntut hak terkait pembebasan pajak dari desa mereka karena cukup berjasa bagi kerajaan. Selain itu juga menerangkan adanya penyelesaian sengketa status dharma antar dua desa pada saat itu. Hal tersebut menunjukkan proses demokrasi kecil atau mengutamakan mufakat melalui musyawarah telah ada.

Kini, Indonesia menjadi negeri demokrasi yang artinya jalannya pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Adanya pemilihan umum (pemilu) dari tingkat daerah hingga nasional menjadi buktina. Bahkan sudah mulai jamak pada tingkat sekolah diadakan pemilihan umum sebagai bentuk latihan dan miniatur memberikan hak suaranya. Biasanya momen tersebut digunakan untuk memilih ketua organisasi-organisasi yang ada di instansi pendidikan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Agar tercipta masyarakat yang teratur, dibutuhkan aturan yang adil secara sosial. Apabila ditelisik dari teropong historis, keadilan sosial sudah tercipta di Nusantara sejak ratusan tahun silam. Misal pada era kesultanan-kesultanan bercorak Islam pada abad 15 hingga 18. Adanya sistem reward and punishment menjadi buktinya. Mereka yang berjasa untuk negeri mendapatkan hak dan hadiah dari penguasa. Sementara untuk golongan pelanggar aturan akan mendapatkan hukuman melalui pengadilan.

Era kekinian pun juga sama. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Adanya sidang terbuka, pemberian bantuan dan fasilitas untuk masyarakat yang membutuhkan, hingga mudahnya akses memperoleh pendidikan menjadi bukti otentiknya.

Sebagai penutup dalam tulisan ini, kehidupan bernegara memang butuh landasan karakter sebagai panduannya. Budaya adiluhung yang dirujuk dari kearifan lokal dari peradaban-peradaban pendahulu terbukti mampu diimplementasikan untuk generasi negeri masa kini. Demi peradaban Indonesia yang semakin baik ke depannya nanti. Selamat Hari Lahir Pancasila 2023, mari bersama gotong-royong membangun peradaban dan pertumbuhan global! (BA/Hum).